Putusan Batal Demi Hukum dan Konsekuensinya

Putusan MA No. 1307 K/Pid/2001 (Rivai Hasan Bisri)

Dalam perkara ini Terdakwa yang merupakan adik kandung Gubernur Sumsel pada saat itu didakwa dengan dakwaan melakukan penipuan subsidair (sic!) penggelapan uang senilai +/-  Rp 23 juta yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada tahun 1989 di daerah yang masuk wilayah pengadilan negeri Palembang. Di tingkat pertama PN Palembang menyatakan perbuatan yang didakwakan JPU tidak terbukti sehingga terdakwa diputus bebas.

Atas putusan tersebut JPU kemudian mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung permohonan Kasasi JPU tersebut kemudian dikabulkan, namun alasan dikabulkannya permohonan tersebut tidak ada kaitannya dengan alasan kasasi JPU. Dalam pertimbangannya Majelis Kasasi menilai bahwa terlepas dari permohonan kasasi JPU MA menilai bahwa putusan PN Palembang mengandung kesalahan karena dalam putusannya tidak mencantumkan dakwaan JPU sebagaimana diwajibkan oleh KUHAP. Kesalahan putusan PN tersebut menurut MA mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh Read more of this post

Tentang Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP

Ribut-ribut soal masuknya pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP jadi ingat secuplik tulisan yang dibuat tahun 2008 lalu sebagai bagian dari riset dengan Komisi Hukum Nasional. Berikut cuplikan tulisannya.

Pasal 265

Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

(catatan: pada saat itu pasal penghinaan presiden ini ada di Pasal 265 RUU KUHP, kini sudah berubah dan menjadi pasal 263)

Analisis

Ketentuan ini sama dengan pasal 134 KUHP yang telah dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 13-22/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa RKUHP harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP. Dengan demikian maka Pasal 265 RKUHP ini menurut Mahkamah Konsituti bertentangan dengan konstitusi.[1]

Prof. Muladi SH dalam beberapa artikelnya menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 265 RKUHP ini tetap perlu ada, walaupun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan hal ini bertentangan dengan konstitusi. Dalam makalahnya yang berjudul Pembaruan Hukum Pidana Materiil Indonesia[2] Prof. Muladi menyatakan bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Panitia Penyusunan RUU telah mengadakan rapat pada tanggal 28 Januari 2008. Dalam makalah tersebut salah satu pertimbangan dari tetap dipertahankannya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yaitu bahwa dirasakan ada kejanggalan apabila penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bender/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana, sedangkan terhadap Presiden /Wakil Presiden secara khusus tidak, dengan alasan “Equality before the law”.

Read more of this post

Ruwet

“Izin Sadap Lemahkan KPK” begitu headline Kompas rabu 20 Maret 2013 yang lalu. Berita ini muncul terkait pengaturan mengenai penyadapan dalam RUU KUHAP yang sudah diserahkan ke DPR oleh Presiden untuk dilakukan pembahasan.

Isu perlu tidaknya penyadapan yang dilakukan oleh KPK mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan memang selalu menjadi isu yang sensitif. Pelemahan KPK. Begitu kira-kira dugaan masyarakat pada umumnya. “Izin Pengadilan hanya memperlambat upaya pemberantasan korupsi”, suara lainnya, “Mafia peradilan masih banyak, nanti rencana penyadapan akan bisa bocor”, “Pasal izin pengadilan untuk penyadapan ini adalah pasal titipan koruptor!”. dan masih banyak lagi contoh-contoh dugaan masyarakat mengenai isu ini.

Apakah penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu? Suatu pertanyaan yang sudah agak malas untuk saya jawab. Karena dari bagaimana polemik atas isu perlu tidaknya izin penyadapan ini berkembang ada hal yang menurut saya lebih mendasar yang perlu kita cermati. Yaitu bagaimana Read more of this post

Tinjauan Kritis atas Peran Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung dalam Upaya Hukum di dalam RUU KUHAP


Tulisan ini merupakan tulisan versi serius dari tulisan sebelumnya “Konsep Konklusi dalam RUU KUHAP – Sebuah Kesembronoan Transplantasi Hukum” yang dimuat di blog ini. Tulisan versi serius ini dibuat untuk Jurnal Legislasi yang (katanya) terbit bulan april ini.

Abstrak

RUU KUHAP akhirnya diserahkan oleh Presiden kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. RUU ini direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2013 ini dan telah masuk dalam Prolegnas 2013. Cukup banyak hal baru yang diatur dalam RUU ini yang akan merubah jalannya acara pidana. Salah satu hal baru tersebut adalah diaturnya kewajiban bagi Kepala Kejaksaan Tinggi untuk membacakan Konklusi sebelum pengadilan tinggi memutus permohonan Banding untuk beberapa jenis perkara tertentu. Kewajiban pembacaan konklusi juga diberikan kepada Jaksa Agung untuk jenis perkara yang sama di tingkat Kasasi. Tulisan ini akan mengulas khusus dua hal baru ini, mencoba melihatnya secara kritis untuk mengetahui apa maksud dan tujuan konsep baru ini serta sejauh mana dampaknya.

1.       Pengantar

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diserahkan oleh Presiden kepada DPR, dan akan segera dibahas oleh DPR. Bahkan DPR menjanjikan Read more of this post

Delik Santet Dalam RUU KUHP?

Ada beberapa orang yang bertanya pada saya (beh, siapa loe?) apa benar santet diatur di RUU KUHP? Kalau benar, bagaimana cara membuktikannya?

Isu mengenai delik santet ini memang selalu mengemuka setiap kali terdapat pembahasan atas RUU KUHP ini. Seingat saya isu ini pernah menjadi perdebatan publik juga pada sekitar tahun 2003-2004 (atau sebelumnya?).

Pengaturan terkait “santet” ini memang tak jarang terjadi kesalahpahaman di masyarakat, seakan-akan yang diatur dalam RUU KUHP adalah perbuatan menyantet, menenun, menyihir orang, seperti pertanyaan beberapa orang di awal tulisan ini. Kesalahpahaman ini terjadi tidak hanya di kalangan awam hukum namun juga profesor-profesor hukum. Dua diantaranya misalnya prof. JE Sahetapy (baca ini) dan Prof. Gayus Lumbuun (baca ini). Kedua profesor hukum ini menyangka bahwa yang ingin diatur dalam RUU KUHP adalah perbuatan/tindakan Read more of this post

Rata-Rata Tuntutan dan Hukuman Kasus Kecelakaan Berdasarkan UU 22 Tahun 2009

Menarik melihat pemberitaan atas kasus kecelakaan yang melibatkan anak Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga besan Presiden SBY, Rasyid Rajasa. Dalam kasus ini saya menangkap kesan umumnya masyarakat ingin agar RR ini dihukum setinggi-tingginya. Kesan ini juga saya lihat dari bagaimana komentar-komentar twitterati hari ini saat Jaksa/Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar RR dijatuhi pidana bersyarat penjara 8 bulan dan denda 12 juta rupiah, dengan masa percobaan 12 bulan. Pidana bersyarat ini artinya RR tidak perlu menjalani hukuman, kecuali dalam kurun waktu 12 bulan tersebut melakukan tindak pidana lagi.

Pertanyaannya tentu apakah tuntutan tersebut wajar atau tidak? Pertanyaan berikutnya adalah, parameter apa yang dapat kita gunakan untuk menilai apakah tuntutan tersebut wajar atau tidak, atau vonis pengadilan nantinya wajar atau tidak? Sejauh ini saya belum melihat media yang mencoba mengangkat masalah ini. Atau mungkin saya yang kurang mengikuti berita-berita kasus ini, entah.

Tanpa banyak bacot saya ingin memaparkan data-data yang saya miliki yang mungkin berguna sebagai benchmark dalam menilai wajar/tidaknya tuntutan (dan putusan pengadilan nantinya). Data ini merupakan data putusan-putusan pengadilan yang saya peroleh dari website putusan Mahkamah Agung (putusan.mahkamahagung.go.id). Dari data ini dipaparkan putusan-putusan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang yang ada diwebsite tersebut.

Dalam data yang terlihat dalam tabel di bawah ini saya hanya memaparkan nomor perkara, jumlah korban, besaran tuntutan penjara dan vonis pengadilan final. Yang Read more of this post

Kompensasi Pencabutan Laporan Pengaduan Korupsi atau Pemerasan?

No. 381 K/Pid/2011 (Welly Walewangko & Achmad Sofyan)

Ringkasan Perkara:

Dalam perkara ini kedua Terdakwa didakwa melakukan pemerasan kepada Ir. Surya Wjaya (Direktur PT Indo Jaya Pan Pratama) selaku Pelaksana Proyek Air Bersih / Sumur Arthesis Pemkot Cirebon sebesar Rp. 9 juta. Dalam perkara ini para Terdakwa akhirnya diputus bebas.

Perkara ini berawal dari dilaporkannya Saksi Korban oleh para Terdakwa ke kepolisian atas dugaan korupsi dalam pelaksanaan Proyek Air Bersih tersebut. Setelah membuat laporan, para Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Korban. Dalam pertemuan tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa mereka siap melakukan mediasi dengan Saksi Korban (terlapor) dan mencabut kembali laporannya. Saksi Korban dan Para Terdakwa akhirnya bersepakat untuk melakukan mediasi tersebut, dimana Para Terdakwa meminta uang Rp. 10 juta sebagai imbalan pencabutan laporan korupsinya ke kepolisian. Atas jumlah tersebut Saksi Korban keberatan, akhirnya disepakati Saksi Korban akan memberikan imbalan Rp. 9 juta.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian. Dalam Surat Perjanjian (dengan dibubuhkan materai) dituangkan kesepakatan bahwa Para Terdakwa bersedia mencabut laporan pengaduannya, sementara Saksi Korban bersedia memberikan uang kompensasi atas prestasi Para Terdakwa tersebut sebesar Rp. 9 juta. Namun entah apa yang terjadi selanjutnya (dalam putusan ini tidak dijelaskan) Para Terdakwa kemudian diproses atas dakwaan melakukan pemerasan.

Read more of this post

Konsep Konklusi dalam RKUHAP – Sebuah Kesembronoan Transplantasi Hukum

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diserahkan oleh Presiden kepada DPR, dan akan segera dibahas oleh DPR. Bahkan DPR menjanjikan akan menyelesaikan RUU tersebut pada tahun 2013 ini [link]. Banyak materi yang diatur dan penting untuk dikaji dari RUU tersebut, mengingat RUU ini akan menentukan bagaimana segala aspek hukum acara pidana kita ke depan.

Dalam tulisan ini saya tidak akan mengupas seluruh materi dari RKUHAP tersebut, karena memang belum selesai juga membaca seluruh pasal-pasal yang ada di dalamnya. Namun setelah sekilas membaca materinya terdapat beberapa pasal yang cukup menarik perhatian saya. Materi tersebut terdapat dalam pasal 234 dan 254 rancangan tersebut. Dalam dua pasal tersebut diatur adanya kewajiban Kepala Kejaksaan Tinggi untuk memberikan dan membacakan konklusi atas beberapa perkara di tahap banding, dan kewajiban Jaksa Agung atas hal yang sama di tingkat kasasi. Seperti terlihat dalam dua pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 234

  1. Sebelum pengadilan tinggi memutus perkara banding tindak pidana korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, atau kejahatan terhadap keamanan negara, pembacaan konklusi dilakukan oleh kepala Kejaksaan Tinggi.
  2. Ketua pengadilan tinggi memberitahukan kepada kepala kejaksaan tinggi mengenai waktu pembacaan konklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Dalam hal kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan, pembacaan konklusi dilakukan oleh wakil kepala Kejaksaan Tinggi atau salah seorang asisten Kejaksaan Tinggi yang ditunjuknya.
  4. Konklusi kepala Kejaksaan Tinggi menjadi salah satu pertimbangan putusan  pengadilan tinggi.

Pasal 254

  1. Sebelum Mahkamah Agung memutus perkara kasasi tindak pidana korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, atau kejahatan terhadap keamanan negara, Jaksa Agung membacakan konklusi.
  2. Dalam hal Jaksa Agung berhalangan pembacaan konklusi dilakukan oleh wakil Jaksa Agung atau salah seorang Jaksa Agung Muda.
  3. Konklusi Jaksa Agung menjadi salah satu pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung.

Apa itu ‘konklusi’? Tak ada penjelasan sama sekali mengenai hal ini. Tak ada dalam Ketentuan Umumnya, tak juga ada dalam penjelasan kedua pasal tersebut, karena dalam penjelasan kedua pasal tersebut tertulis “Cukup Jelas”. Entah apanya yang jelas. Tentunya sangatlah gegabah mengatur suatu materi tanpa kejelasan apa materi tersebut. Terlebih, dalam konteks ‘konklusi’ ini, konklusi tidak hanya sekedar harus dibuat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung, namun juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan putusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Read more of this post

Harta Benda yang Tidak Terkait Tindak Pidana Korupsi Sebagai Jaminan Pembayaran Uang Pengganti

Putusan Kasasi No. 2190 K/Pid.Sus/2010 (Fathor Rasjid)

Ringkasan Perkara
Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur telah menerima kick back dari dari sejumlah lembaga penerima hibah dalam dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi (P2SEM) dimana lembaga-lembaga tersebut mendapatkan hibah karena rekomendasi Terdakwa.

Dalam perkara ini terdakwa dinyatakan terbukti bersalah disemua tingkatan pengadilan. Namun salah satu materi yang dipermasalahkan disemua tingkat pengadilan hingga kasasi adalah barang bukti berupa rumah milik terdakwa yang sebelumnya telah disita oleh penyidik yang ternyata diperoleh oleh terdakwa sebelum tindak pidana ini terjadi.

Di tingkat pertama, Read more of this post

Penjatuhan Hukuman yang Tidak Jelas

No. 2520 K/Pid.Sus/2011 (La Rusu)

Agak aneh membaca putusan perkara pidana perikanan ini. Perkara ini sendiri merupakan perkara tindak pidana perikanan berupa pelanggaran, yaitu melakukan penangkapan ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar yang dilakukan oleh nelayan kecil (Pasal 100B jo. Pasal 42 (3) UU 31 Tahun 2004 jo. UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan). Yang menarik dari putusan ini menurut saya bukanlah pada permasalahan hukum dalam pokok perkara itu sendiri, namun bagaimana tuntutan Penuntut Umum dan kemudian hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan.

Berikut kutipan sebagian Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilannya:

Tuntutan Penuntut Umum:
Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 28 Juli 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA RUSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan melanggar Pasal 100B Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan atau denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
3. …dst

Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers