Category Archives: Mahkamah Agung

Pelecehan Kekuasaan Kehakiman (Lagi)

Pelecehan demi pelecehan datang bertubi-tubi kepada kekuasaan yudikatif di negeri ini, satu cabang kekuasaan yang memang secara teoritis merupakan cabang kekuasaan terlemah. Setelah pelecehan dilakukan oleh Komisi III DPR dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Putusan, tidak dinaikannya gaji hakim sejak tahun 2008 hingga besarannya lebih rendah dari PNS, TNI dan Polri, kini pelecehan kembali akan diterima oleh kekuasaan yudikatif, melalui Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung.

RUU Mahkamah Agung? Ya. Sejak tahun lalu UU Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah sebanyak dua kali, yaitu melalui UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009 direncanakan akan direvisi kembali. Rencana awalnya memang hanya revisi, namun dalam perkembangan terakhir ternyata tidak hanya revisi namun undang-undang baru.

Untuk beberapa hal RUU ini memang cukup mengakomodir perkembangan baru yang cukup penting yang telah dimulai oleh Mahkamah Agung sendiri, misalnya Continue reading


Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010

 

Sekedar informasi, untuk membaca dan mendownload Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010 (diterbitkan tahun 2011) dapat mengklik link ini. Laporan Tahunan setebal hampir 500 halaman ini sejauh ini merupakan Laporan Tahunan terlengkap dan terbaik yang pernah disusun oleh Mahkamah Agung.


Kasasi Atas Putusan Bebas

Beberapa waktu yang lalu isu Kasasi Atas Putusan Bebas kembali jadi bahan perdebatan. Isu ini dipicu dari putusan PN Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Pr atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Munir. Para penasihat hukum Muchdi Pr menolak JPU mengajukan kasasi atas putusan tersebut karena berdasarkan KUHAP atas putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum. Hukumonline juga pernah mengangkat wacana ini dalam fokusnya yang berjudul Kasasi atas Vonis Bebas, Yurisprudensi yang Menerobos KUHAP .

Mengenai bisa atau tidaknya putusan bebas diajukan upaya hukum sebenarnya menurut saya hal itu sudah tidak perlu diperdebatkan, karena faktanya MA telah banyak menerima kasasi atas putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan penelusuran sementara yang saya lakukan atas putusan-putusan MA yang terdapat di www.putusan.net untuk perkara korupsi saja setidaknya JPU pernah mengajukan kasasi atas putusan bebas sebanyak 38 kali, 12 diantaranya diterima dan dikabulkan oleh MA. berikut daftar putusan MA yang menerima dan mengabulkan kasasi atas putusan bebas :

Perkara korupsi:

  1. 464 K/Pid/2005
  2. 1144 K/Pid/2006
  3. 1163 K/Pid/2005
  4. 1384 K/Pid/2005
  5. 1500 K/Pid/2006
  6. 1528 K/Pid/2006
  7. 1565 K/Pid/2004
  8. 2010 K/Pid/2005
  9. 2931 K/Pid/2006
  10. 341 K/Pid/2006
  11. 434 K/Pid/2001
  12. 929 K/Pid/2004

Saat ini saya sedang menelusuri masalah serupa dalam jenis-jenis perkara lainnya selain korupsi. sejauh ini saya telah menemukan cukup banyak juga perkara pembunuhan dan perbuatan tidak menyenangkan. Data selengkapnya akan menyusul.

(Update 26 Mei 2009)

Perkara Penganiayaan:

  1. 1219 K/Pid/2004
  2. 1235 K/Pid/2004
  3. 1237 K/Pid/2004
  4. 1244 K/Pid/2004
  5. 1245 K/Pid/2004
  6. 1440 K/Pid/2001

Perkara Pembunuhan:

  1. 1347 K/Pid/2005
  2. 1562 K/Pid/2005

Perkara Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang:

  1. 1073 K/Pid/2002
  2. 2200 K/Pid/2005
  3. 2 K/Pidsus/2008

(update 12 Juni 2006)

Perkara Pemalsuan

  1. 13 K/PID/2007
  2. 1114 K/PID/2006
  3. 1254 K/PID/2002
  4. 1309 K/PID/2006
  5. 1445 K/PID/2003
  6. 1641 K/PID/2003
  7. 1754 K/PID/2005
  8. 1772 K/PID/2005
  9. 1874 K/PID/2006
  10. 2252 K/PID/2006



13-K-PID-2007
1114-K-PID-2006
1254-K-PID-2002
1309-K-PID-2006
1445-K-PID-2003
1641-K-PID-2003
1754-K-PID-2005
1772-K-PID-2005
1874-K-PID-2006
2252-K-PID-2006

UU MA Disahkan!!!

UU MA disahkan tadi malam! Hampir semua orang ribut! “Tolak 70 Tahun!!!”

…terdapat masalah yang jauh lebih besar dari sekedar diperpanjangnya masa tugas para hakim agung yang sudah uzur ini selama 3 tahun…

kian hari gue semakin mengerti masalah sebenarnya yang terjadi di negeri ini, namun semakin gue mengerti, semakin pesimis gue melihat bangsa ini. ya, salah satu masalahnya adalah korupsi. Korupsi tidak hanya telah merusak sendi-sendi kehidupan, namun yang terparah, telah merusak akal sehat kita semua. Akal sehat tak hanya para koruptor, namun juga para aktivis. Menggelapkan mata tak hanya para politisi, namun juga para akademisi.

seperti kata Iggy Pop…Corruption, corruption, corruption…rules my soul

Pasal 11A UU MA yang baru…

Hakim Agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat  dengan alasan melanggar kode etik atau kode perilaku.

Usul pemberhentian tersebut diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Presiden.

Sebelum diberhentikan Hakim Agung tsb diberikan kesempatan membela diri dihadapan MKH. MKH terdiri dari 3 orang Hakim Agung dan …4 orang anggota Komisi Yudisial.

hahahaha…suatu aturan yang tidak hanya mengancam independensi hakim, namun yang terparah adalah merusak sistem ketatanegaraan negeri ini (yang memang sudah rusak) disikapi hanya dengan…tolak 70 tahun!!!

…speechless gue…

the only natural things that i really despise are the mediocre minds!!!

…apakah gue tidak melakukan sesuatu sebelumnya? Sudah sih sudah…tapi ketika masalahnya bersifat paradigmatik (dan juga IQ) …seperti menggarami laut mati.

goodbye ReFromMass-I …diot


Penghapusan ketentuan mengenai hakim ad hoc Dalam RUU MA

 

Dalam RUU Mahkamah Agung yang dibahas saat ini oleh DPR dan Pemerintah dinyatakan bahwa pasal 7 ayat (3) dihapus. Ketentuan tersebut sebelumnya berbunyi

Pada Mahkamah Agung dapat diangkat Hakim Ad Hoc yang diatur dalam undang-undang.

 

Atas rekomendasi penghapusan ini terdengar kabar bahwa para aktivis LSM yang juga merupakan teman-teman saya sendiri akan melakukan reaksi. Apa argumentasi yang ingin dibangun oleh rekan-rekan saya sendiri belum tahu. Tapi saya menduga bahwa argumentasinya adalah penghapusan tersebut merupakan upaya penghapusan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. As simple as that.

 

Apakah tepat? Apakahg penghapusan pasal 7 ayat 3 tersebut akan membawa konsekuensi hukum? Konsekuensi hukum, pertanyaan inilah yang seharusnya yang menjadi pertanyaan jika kita berbicara mengenai pengaturan, baik mencabut, merubah atau membentuk suatu norma hukum baru.

 

Secara sederhana pertanyaan hukum dari masalah diatas adalah, apakah penghapusan pasal 7 ayat 3 tersebut akan serta merta menghapuskan hakim ad hoc di Mahkamah Agung?

 

Jika kita lihat dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini terdapat beberapa undang-undang di luar UU 5/2004 yang mengatur mengenai keberadaan Hakim Ad Hoc, khususnya Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung. Yaitu UU Pengadilan HAM (26/2000), UU KPK (30/2002), UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (2/2004). Dalam implementasinya telah direkrut sejumlah Hakim Ad Hoc untuk masing-masing pengadilan khusus tersebut yang bertugas menjadi anggota majelis Hakim di tingkat Kasasi (maupun PK).

 

Dilihat dari sejarah tersebut terlihat bahwa pengaturan mengenai keberadaan hakim ad hoc di tingkat Mahkamah Agung pada UU 5/2004 sebenarnya hanyalah pengulangan/repetisi dari ketiga UU yang disahkan sebelum UU MA tersebut disahkan. Dilhat dari substansi pengaturannya, Pasal 7 ayat 3 tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai bagaimana, kriteria, tanggung jawab, kewenangan, dll dari Hakim Ad Hoc di tingkat Mahkamah Agung itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dalam pasal tersebut hanya disebutkan ”diatur dalam undang-undang”. Apakah hal ini berarti bahwa keberadaan para hakim ad hoc tersebut maupun UU khusus tersebut mendapatkan legitimasi hukum melalui UU MA? Tentu tidak.

 

Jika diperhatikan secara seksama sebenarnya keberadaan pasal 7 ayat 3 itu justru membuat rancu apa yang dimaksud dengan hakim ad hoc pada MA itu sendiri. Dalam ayat 3 (batang tubuh) rumusan yang dipergunakan adalah hakim ad hoc, sementara dalam penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim agung ad hoc adalah…dst. Sementara dalam masing-masing undang-undang khusus dimaksud istilah yang dipergunakan adalah hakim ad hoc pada mahkamah agung. Dari sini maka terdapat dua penggunaan istilah yang berbeda, yaitu Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung Ad Hoc.

 

Apa sebenarnya masalah-masalah hukum yang muncul atau dapat muncul dari dua penggunaan istilah yang berbeda tersebut? Masalah pertama, jika istilah yang dipergunakan adalah Hakim Agung Ad Hoc maka muncul pertanyaan, apakah hakim agung ad hoc ini seleksinya menjadi wilayah kewenangan Komisi Yudisial juga, mengingat dalam konstitusi dinyatakan bahwa Hakim Agung di seleksi oleh KY sebelum dipilih oleh DPR? Dalam masing-masing UU khusus tersebut terang dinyatakan bahwa proses pemilihan para hakim ad hoc di tingkat kasasi tersebut tidak melibatkan KY.

 

Pertanyaan kedua, mengingat dalam UU 5/2004 secara tegas dinyatakan bahwa jumlah Hakim Agung sebanyak-banyaknya berjumlah 60 orang. Jika istilah yang dipergunakan adalah Hakim Agung Ad Hoc, apakah jumlah 60 tersebut termasuk juga dengan jumlah hakim ad hoc yang ada atau akan ada di MA? Sebagai catatan tambahan, saat ini jumlah hakim agung yang ada di MA non ad hoc berjumlah 49 orang, dengan catatan 2 hakim agung meninggal. Jumlah yang seharusnya ada adalah 51 orang. Dengan demikian maka jumlah hakim di MA yang tersisa adalah 60 – 51 orang = 9 orang. Jika hakim ad hoc tersebut disetarakan dengan Hakim Agung, maka seharusnya jumlah maksimal hakim agung ad hoc yang dapat direkrut untuk semua jenis pengadilan khusus hanya berjumlah 9 orang. Bagaimana kondisi saat ini?

 

Berdasarkan Kepres No. 31M/2006 diangkat 4 orang Hakim Ad Hoc PHI pada MA. Keppres No. 111M/2004 diangkat 3 Hakim Ad Hoc untuk Pengadilan Tipikor di tingkat kasasi sebanyak 3 orang. Sementara itu Hakim Ad Hoc pada MA untuk Pengadilan HAM sebanyak 3 orang. Dari jumlah tersebut maka total hakim ad hoc pada MA ada sebanyak 11 orang.

 

Dengan jumlah hakim ad hoc di MA yang ada saat ini tentunya jika dipandang bahwa hakim ad hoc pada MA merupakan hakim agung ad hoc maka berarti jumlah hakim ad hoc telah melebihi kuota yang ditentukan oleh UU MA yaitu sebanyak 60 orang.

 

Masalah di atas merupakan komplikasi masalah hukum yang timbul akibat ketidakkonsistenan penggunaan istilah dalam UU MA khususnya terkait dengan hakim ad hoc.

 

Namun terlepas dari masalah-masalah di atas, kembali ke pertanyaan utama masalah ini adalah, apakah dengan dihapuskannya pasal 7 ayat 3 UU MA akan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa keberadaan hakim ad hoc di MA berarti akan menjadi ilegal? Seperti terlihat masing-masing UU yang mengatur pengadilan khusus, dasar hukum dari keberadaan hakim ad hoc di MA yang ada saat ini bukanlah UU MA, namun masing-masing UU yang mengatur pengadilan khusus tersebut. Sehingga dengan demikian di hapus atau tidaknya pasal 7 ayat 3 UU 5/2004 tidak akan memiliki konsekuensi hukum apa pun. Dengan demikian, untuk apa kita mempermasalahkan penghapusan pasal 7 ayat 3 UU 5/2004 ini?


Kekuasaan Kehakiman Dalam Amandemen Konstitusi

 Amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali pada tahun 1999 hingga tahun 2002 yang lalu memiliki pengaruh yang cukup besar pada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dua buah institusi baru diperkenalkan, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di samping Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam dua tahapan, yaitu pada amandemen ke-3 yang terjadi pada tahun 2001 dan amandemen ke-4 yang terjadi pada tahun 2002. Ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman yang pada awalnya hanya terdiri dari tiga buah ketentuan berubah secara drastis menjadi 19 buah ketentuan.

  Continue reading


Seleksi Hakim Agung 2007 dan Perubahan Paket UU Peradilan

 the-bench

Pengantar

Beberapa saat yang lalu Presiden telah mengangkat 6 (enam) orang Hakim Agung yang baru. Para Hakim Agung tersebut merupakan ‘produk’ dari suatu sistem seleksi Hakim Agung yang baru yang berbeda dari proses-proses sebelumnya, khususnya sebelum dibentuknya Komisi Yudisial melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Continue reading


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers