Dibebaskannya Penyalahguna Narkotika Akibat Tidak dimasukkannya Pasal Penyalahguna Dalam Dakwaan


Bagaimana jika seorang pengguna narkotika yang tertangkap tangan sedang menggunakan atau akan menggunakan narkotika didakwa tidak dengan pasal Penyalahguna (Pasal 127 UU 35/2009) namun pasal lain yang lebih berat, seperti pasal kepemilikan narkotika (Pasal 111 atau Pasal 112 UU 35/2009)? Apakah Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman dengan mendasarkan pada pasal 127 walau tidak didakwa dalam perkara seperti itu? Atau kah Pengadilan harus tetap mendasarkan pada pasal 111 atau 112 UU Narkotika?

Permasalahan hukum seperti di atas kerap saya temukan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung, dengan ‘jawaban’ yang ternyata cukup bervariasi. Tak jarang Mahkamah Agung membenarkan putusan Judex Facti yang akhirnya menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal 127, walaupun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun di beberapa putusan, Mahkamah Agung ternyata tidak membenarkan putusan judex facti yang demikian, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan tersebut untuk kemudian diputus sesuai dengan pasal yang didakwakan. Dalam beberapa putusan lainnya yang serupa, Mahkamah Agung tetap menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal yang didakwakan namun dijatuhi hukuman yang lebih rendah dari ancaman minimum pasal tersebut, dengan sebelumnya dalam pertimbangan hukumnya MA ‘memperingati’ Penuntut Umum bahwa seharusnya Penuntut Umum juga mendakwa Terdakwa dengan pasal penyalahguna (127 UU 35/2009).

Kali ini saya menemukan kembali 2 (dua) buah putusan dengan permasalahan hukum yang serupa, namun dengan variasi putusan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Yaitu putusan Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Widya Wati dan putusan Nomor 1540 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Jonaidi dan Mulyadi. Kali ini Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti yang sebelumnya menghukum terdakwa dengan pasal Penyalahguna (127 UU 35/2009) yang sebelumnya tidak didakwakan Penuntut Umum, tak hanya itu MA bahkan akhirnya memutus bebas Terdakwa, dengan pertimbangan pasal yang dijatuhkan tidak didakwakan, sementara pasal yang didakwakan tidak terbukti. Dalam perkara Widya Wati ini salah seorang anggota majelis memiliki pendapat yang berbeda, yang menurutnya Terdakwa tetap dapat dinyatakan terbukti atas pasal yang didakwakan namun dengan hukuman yang jauh dibawah ancaman minimumnya.

Berikut kutipan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011 dan Nomor 1540 K/Pid.Sus/2011(Jonaidi dan Mulyadi).

1 . Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011 (Widya Wati)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Suhadi, SH., MH., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

a. Terlepas dari alasan-alasan kasasi a quo, Judex Juris berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang :
Yang dimaksud dalam kasus ini adalah Terdakwa, Dkk ;

2. Tanpa hak atau melawan hak memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I :
Unsur ini secara alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan artinya bila salah satu perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut tidak terbukti secara sempurna :
• Menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah terbukti Terdakwa dan teman-temannya telah menghisap shabu-shabu di tepi pantai dan kemudian perbuatan menghisap shabu-shabu tersebut diulangi lagi di kamar hotel;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai shabu-shabu tersebut tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut walaupun sebentar tanpa menguasai shabu-shabu tersebut terlebih dahulu ;
Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap ;

3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika :
Terdakwa bersama teman-temannya sejak berada di tepi pantai maupun ketika berada di dalam kamar hotel telah melakukan mufakat jahat yaitu melakukan perbuatan menghisap shabu-shabu (narkotika golongan I) secara bersama-sama ;

b. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ”Mufakat Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I” ;
• Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Majelis Hakim Agung:
1. Komariah Emong S (Ketua)
2. Salman Luthan
3. Suhadi

2. Nomor 1540 K/Pid.Sus/2011(Jonaidi dan Mulyadi)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, sebab putusan Judex Facti terhadap Terdakwa II, bukan bebas tidak murni melainkan bebas murni sebab Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Menurut Judex Facti Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tidak didakwakan;

Bahwa berhubung karena unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka pembebasan terhadap Terdakwa merupakan pembebasan murni, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;

Majelis Hakim Agung:
1. Imron Anwari
2. Surya Jaya
3. Hakim Nyak Pha

3 responses to “Dibebaskannya Penyalahguna Narkotika Akibat Tidak dimasukkannya Pasal Penyalahguna Dalam Dakwaan

  1. Agus Christianto November 15, 2012 at 2:35 am

    membingungkan, mana yang manu dianut di kemudian hari…???

  2. Pingback: Ultra Petitum yang Dibenarkan « KRUPUKULIT

  3. Pingback: Tahun 2012: Perkara Narkotika, Ganti Rugi Pengelola Parkir, dan Kecelakaan Maut | Ars Aequi et Boni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers

%d bloggers like this: