Contoh Putusan Pidana Korporasi (1)


Putusan MA No. 862 K/Pid.Sus/2010 (Kim Young Woo / PT. Dongwoo Environmental Indonesia)

Putusan ini merupakan putusan atas perkara pencemaran lingkungan hidup yang melibatkan suatu perusahaan pengelola limbah cair Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Putusan ini menarik karena merupakan salah satu dari sedikit putusan atas suatu tindak pidana yang melibatkan korpoasi atau corporate crime.

Secara ringkas pada intinya dalam perkara ini PT Dongwoo Environmental Indonesia sebagai perusahaan jasa pengelola limbah B3 ternyata antara tahun 2006-2007 membuang sebagian limbah yang diterima dari pihak ketiga yang seharusnya diolah dalam tempat penampungan yang dimilikinya ke tempat lain yaitu tanah lapang di kawasan Bekasi dan Cikarang. Tindakan tersebut kemudian mencemarkan lingkungan dan mengakibatkan sebagian penduduk di kawasan tersebut mengalami sakit-sakit.

Dari tingkat pertama hingga putusan kasasi ini pengadilan menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melanggar UU No. 23 Tahun 1997. Yang menarik terdapat beberapa ketidakjelasan dalam putusan ini. Pertama Dalam bagian Subyek Mahkamah Agung menyatakan bahwa yang menadi Terdakwa adalah Kim Young Woo yang berstatus sebagai Presiden Direktur PT. Dongwoo Environmental Indonesia, sementara dalam uraian dakwaan yang didakwa adalah PT. DEI itu sendiri. Begitu juga dalam amar putusan, secara jelas menyatakan ”Terdakwa PT Dongwoo Environmental Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kim Young Woo…”.

Berikut kutipan tentang subyek terdakwa dalam putusan ini:

“memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama                : KIM YOUNG WOO ;

Tempat lahir      : Seoul ;

Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 05 Januari 1950 ;

Jenis kelamin    : Laki – laki ;

Kebangsaan : Korea Selatan ;

Tempat tinggal   : xxxx

Agama              : Kathol i k ;

Pekerjaan          : Presiden Direktur PT. DongwooEnvironmental Indonesia ;”

Permasalahan ini juga diangkat oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa), dimana permasalahan perumusan subyek tersebut telah terjadi dari tingkat pertama. Pemohon Kasasi berpandangan bahwa jika perumusan subyeknya sebagaimana ditulis dalam putusan tingkat I dan Banding maka sebenarnya yang menjadi terdakwa bukan lah PT. DEI namun diri pribadi dari Kim Young Woo. Sementara itu jika dalam perkara ini yang diadili adalah diri pribadi dari Kim Young Woo maka perkara ini melanggar asas Ne Bis In Idem, mengingat terhadap diri pribadi Kim Young Woo telah diperiksa dan diputus juga dalam berkas perkara yang tersendiri.

Pemohon Kasasi Permasalahan ketidakjelasan perumusan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini mungkin terjadi karena permasalahan teknis belaka yang sangat mungkin juga disebabkan minimnya pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun sayangnya permasalahan ini tidak dijawab oleh Mahkamah Agung. Seharusnya MA bisa memberikan kejelasan mengenai permasalahan ini serta memberikan petunjuk dalam pertimbangannya bagaimana seharusnya penempatan subyek dalam tindak pidana korporasi kedepan, dengan tetap menyatakan kesalahan yang dilakukan baik oleh JPU maupun Judex Facti dalam dakwaan maupun putusannya masih bisa dimaklumi.

Permasalahan kedua sangat terkait dengan permasalahan pertama, yaitu mengenai subsidair dari hukuman denda apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut. Dalam putusannya MA menyatakan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 650 juta, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Permasalahannya adalah siapa yang akan menjalani pidana kurungan tersebut apabila PT DEI tidak mau membayarnya? Apakah Kim Young Woo? Dalam kapasitas apa ia akan dikenakan kurungan? Apakah dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur atau sebagai pribadi? Bagaimana jika ternyata telah terjadi pergantian jabatan Presiden Direktur, apakah yang menjalani kurungan tetap Kim Young Woo atau Presiden Direktur yang pada saat itu menjabat?

Ketidakjelasan mengenai pengganti denda yang dapat memaksa Terdakwa dalam hal Terdakwa merupakan suatu Korporasi dalam UU 23 Tahun 1997 (saat ini telah diganti dengan UU No. 32/2009) tidak diatur. Karena hal tersebut tidak diatur maka berdasarkan pasal 103 KUHP ketentuan yang berlaku tentunya apa yang diatur dalam Buku I KUHP, dalam hal ini apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan. Dalam hal pertanggungjawaban korporasi tentu pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan, karena korporasi tidak mungkin bisa dikurung. Sehingga sebenarnya terdapat kekosongan hukum mengenai hal ini. Perkara ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh MA untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, misalnya dengan menyatakan bahwa apabila denda tidak dibayarkan maka asetnya akan dirampas oleh negara senilai denda yang dijatuhkan. Sekali lagi, sayangnya MA tidak mengambil kesempatan ini.

Pertimbangan MA:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu Judex Facti telah salah dan keliru dalam penjatuhan sanks i terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengancam sanksi terhadap pelanggar ketentuan a quo dengan sanksi denda lebih berat yaitu di tambah sepertiga bila tindak pidana di lakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan , perserika tan, yayasan atau organisasila in ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur PT. Dongwoo Environmental Indonesia yang bergerak di bidang Pengelolaan Limbah B3, yang secara melawan hukum telah dengan sengaja melakaukan perbuatan pencemaran lingkungan hidup secara berlan jut dengan cara membuang limbah sisa–sisa pengolahan limbah B3 yang dilakukan PT. Dongwoo sejak bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Juni 2006, ke lokasi tanah kosong di Kampung Sempu, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu tanah di wilayah pembuangan limbah telah terkontaminasi bahan pelarut organik yang bersifat racun akut dan kronis yang dapat menyerang pernafasan makluk hidup, sehingga berakibat 12 (dua belas) orang penduduk menderita sakit sesuai Visum Et Repertum Dr. Ridwan Juansyah maupun hasil Lab Krim tanggal 26 Juni 2006 ;

Majelis Hakim Agung:

  1. Mansur Kartayasa (Ketua)
  2. M. Zaharuddin Utama
  3. Imam Harjadi

Catatan Tambahan:

Lihat juga putusan Mahkamah Agung Nomor 692 K/Pid.Sus/2010 dalam kasus ini seharusnya korporasi juga didakwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah jelas dalam dakwaan para terdakwa dipidana karena pencemaran lingkungan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perusahaan.

5 responses to “Contoh Putusan Pidana Korporasi (1)

  1. Imam March 9, 2013 at 6:57 am

    Pada kasus pencemaran lingkungan ini, di tingkat pertama putusan diregistrasi sebagai tindak pidana biasa atau umum yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 458/Pid.B/2008/PN.Bks, namun setelah kasus ini masuk ke tingkat kasasi diregistrasi sebagai tindak pidana khusus yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010, bahkan MA memperkuat putusan PN Bekasi, berarti putusan ini masuk sebagai tindak pidana biasa, tetapi dalam registrasi di putusan MA sebagai tindak pidana khusus, mohon pencerahan kasus ini termasuk ke tindak pidana khusus atau biasa.

  2. krupukulit March 9, 2013 at 2:34 pm

    Sebenarnya pidana khusus atau biasa sama saja, hanya masalah administrasi peregristrasian. di MA register pid.sus hanya untuk menunjukkan bahwa perkara ini akan ditangani Kamar Pidana Khusus. Kamar Pidana Khusus sendiri adalah kamar untuk perkara-perkara pidana yang diluar KUHP atau yang memiliki kekhususan dalam hukum acaranya, seperti tipikor, anak dll.

    Sementara itu sistem pengadiministrasian di pengadilan negeri memiliki sistem yang berbeda. Registrasi perkara di PN umumnya dibagi 3, sesuai dg Acaranya, yaitu Acara Biasa, Singkat atau Cepat. “Pid.B” artinya acara yang digunakan adalah Acara Biasa (lihat psl 152 dst KUHAP), “Pid.S” artinya menggunakan Acara Singkat. (lihat psl 203 dst KUHAP).

    Di PN kode “Sus” umumnya digunakan untuk perkara jadi wewenang pengadilan khusus, seperti pengadilan anak dan korupsi, Sementara itu karena tidak ada pengadilan khusus lingkungan, maka di tingkat PN kasus lingkungan diregister dg sistem registrasi seperti biasa.

    tapi ini hanya masalah administrasi belaka.

  3. imam March 10, 2013 at 3:46 am

    Yang menarik dari perkara ini adalah terdapat beberapa ketidakjelasan dalam putusan seperti dalam bagian Subyek Mahkamah Agung menyatakan bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Kim Young Woo yang berstatus sebagai Presiden Direktur PT. Dongwoo Environmental Indonesia, sementara dalam uraian dakwaan yang didakwa adalah PT. DEI itu sendiri. Begitu juga dalam amar putusan, secara jelas menyatakan Terdakwa PT Dongwoo Environmental Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kim Young Woo. Ketidakjelasan subjek hukum, amar putusan serta resgistrasi putusan dari tindak pidana biasa menjadi tindak pidana khusus, maka berdasarkan syarat sahnya surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, bahwa syarat formil harus memuat identitas terdakwa yang berisi nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Syarat materiil yaitu harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Apabila syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak dipenuhi, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum. Mohon pencerahannya mengenai hal ini, terima kasih.

  4. krupukulit March 10, 2013 at 4:02 am

    ya memang itu yang menarik. permasalahannya mungkin timbul karena jaksa agak kesulitan dalam menemukan format bagaimana mendakwa korporasi, karena dalam KUHAP memang belum diatur dakwaan untuk korporasi. Format 143 KUHAP masih mengarah pada natural person. hal ini berbeda dengan KUHAP Belanda yang sudah merumuskan secara spesifik acara untuk korporasi (528-539 Sv). Tapi kelemahan KUHAP ini sudah coba ditembus oleh Jaksa di kasus korupsi di Banjarmasin, dimana Jaksa sudah mencantumkan secara jelas korporasinya sebagai terdakwa. coba cek http://bit.ly/16idk63

  5. Sofyan DS May 1, 2014 at 3:29 pm

    Mas. Punya Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm sama Putusan bandingnya nggak? Bisa saya minta tolong dikirimkan ke alamat email saya? Di sofyands@hotmail.com. Terima kasih mas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers

%d bloggers like this: