Gugatan Yusril atas UU Pilpres dan Potensi Konflik Kepentingan Hamdan Zoelva

Jumat 13 Desember 2013 yang lalu, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Profesor Yusril Ihza Mahaendra, yang juga (katanya) Calon Presiden dari partai tersebut mengajukan permohonan pengujian UU (Judicial Review) atas beberapa pasal dalam UU Pemilihan Presiden (UU 42 Tahun 2008). Pasal-pasal dalam UU Pilpres tersebut adalah pasal-pasal yang pada intinya mengatur bahwa pelaksanaan Pemilihan Presiden dilakukan 3 bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Legislatif.[1]

Menurut beliau pelaksanaan Pilpres seharusnya bersamaan dengan Pemilihan Legislatif, oleh karena menurut penafsirannya atas pasal 22E Ayat (1) UUD yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali berarti pemilu untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif harus dilaksanakan secara bersamaan. Tidak dilaksanakannya kedua pemilu secara serentak tersebut merugikan kepentingannya sebagai calon presiden. Entah mengapa menurutnya hal tersebut merugikan kepentinganya, mungkin beliau sudah memprediksi perolehan suara partainya, Partai Bulan Bintang, tidak akan terlalu besar (atau bahkan tidak akan lolos electoral theshold seperti pada tahun 2009) sehingga PBB tak dapat mencalonkan dirinya sebagai Calon Presiden.

Atas permohonan tersebut di twitter saya menyatakan berdasarkan Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah seorang hakim konstitusi yang akan memeriksa dan memutus permohonan tersebut harus mengundurkan diri dari perkara tersebut, dengan alasan adanya kepentingan langsung atau tidak langsung. Salah seorang hakim konstitusi tersebut adalah Continue reading


Catatan Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Sudjiono Timan

Catatan saya atas putusan Peninjauan Kembali No. 97 PK/Pid.Sus/2012 kasus korupsi dengan Terpidana Sudjiono Timan yang diajukan oleh istri terpidana saat terpidana sedang melarikan diri dapat dilihat disini [klik]


Cerita Tentang Penghinaan

Cerita ini sebelumnya dipublikasikan di hukumpedia.com dengan nama penulis Lisra Sukur (Arsil Kurus)

Disuatu sore di warung kopi…

Udin:     Bro, menurut gue penghinaan seharusnya bukan urusan hukum pidana, cukup perdata aja.

Ableh:  Kenape Jal tiba-tiba loe ngomong begitu?

Udin:     Ga kenapa-kenapa Bro, cuman pengen ngomong gitu aja.

Ableh: Ooh, ok. Terus, kenapa bukan urusan pidana?

Udin:     Ya itu kan masalah pribadi, ngapain juga negara ikut campur urusan pribadi, yang merasa dihina kan orang pribadi, ga ada urusan sama kepentingan publik apalagi negara?

Ableh:  Betul juga loe. Tapi terus gimana kalo ada orang yang merasa nama baiknya dicemarkan, difitnah misalnya?

Udin:     Ya gugat aja secara perdata, minta ganti rugi kek, disuruh minta maaf secara terbuka kek. Terserah, tapi selesain masalahnya secara perdata aja, ga perlu pake pidana segala, lapor polisi segala, apalagi sampai dipenjara. Lebay.

Continue reading


Kejahatan Luar Biasa, Tindak Pidana Khusus dan KUHP

*Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Hukumpedia dengan judul yang sama http://hukumpedia.com/pidana/kejahatan-luar-biasa-tindak-pidana-khusus-dan-kuhp-hk5256714e59cd8.html

Dalam berita ini seorang profesor hukum pidana menyatakan bahwa korupsi akan kehilangan sifat keluarbiasaannya jika dimasukan ke dalam KUHP. “Korupsi akan menjadi kejahatan biasa” katanya. Pernyataan tersebut merupakan respon atas akan dimasukannya delik-delik korupsi ke dalam Rancangan KUHP (RKUHP) yang saat ini draftnya telah diserahkan Presiden ke DPR untuk dibahas.

Terlepas dari bagaimana pandangan saya tentang RKUHP yang ada –yang mana saya sendiri juga tidak setuju RKUHP yang ada namun dengan alasan yang berbeda- menurut saya pandangan tersebut menarik. Apakah benar sifat keluarbiasaan suatu tindak pidana menjadi hilang karena pengaturannya dipindahkan ke dalam KUHP?

Menurut saya tidak. Mengapa?

Continue reading


Pengebirian KPK Melalui RUU KUHP?

*Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan di Hukumpedia.com dengan nama penulis ‘Lisra Sukur” http://hukumpedia.com/pidana/pengebirian-kpk-melalui-ruu-kuhp-hk524d00f58f3ef.html

Agak kaget juga saya membaca berita di Hukumonline dengan judul KPK Ajak Akademisi Tolak RKUHP[1]. Dalam berita tersebut KPK menyatakan bahwa RKUHP memuat materi-materi yang akan mengebiri kewenangan KPK dalam mengusut tindak pidana korupsi. Apa pasal? Karena dalam RKUHP ini pasal-pasal tindak pidana korupsi yang saat ini diatur dalam UU 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 akan dimasukan ke dalam RKUHP. Lalu apa masalahnya?

Walaupun dalam berita tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut tapi kira-kira saya paham logikanya mengapa menurut KPK RKUHP akan mengebiri KPK –logika yang menurut saya tidak tepat. Kira-kira begini.

Kewenangan KPK dalam hal penindakan tindak pidana korupsi di atur dalam UU KPK (30 Tahun 2002). Tentang ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsinya sendiri tidak diatur dalam UU KPK, akan tetapi di atur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor tidak diatur siapa atau siapa-siapa saja yang memiliki kewenangan penyidikan maupun penuntutan terhadap atas tipikor. Dalam Pasal 27 UU Tipikor hanya disebutkan “penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.” Tidak disebutkannya siapa penyidik dan penuntut perkara tipikor dalam UU ini memang sangat wajar, karena kedua UU ini lahir sebelum lahirnya UU KPK. Terkait KPK, UU Tipikor ini khususnya UU 31 Tahun 1999 hanya memandatkan dalam pasal 43-nya bahwa paling lambat dalam waktu 2 tahun sudah harus ada komisi yang bernama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana K Continue reading


Korupsi Tanpa Mens Rea?

Ada sesuatu yang salah saat saya membaca putusan Mahkamah Agung No. 2088 K/Pid.Sus/2012 ini. Dalam perkara korupsi ini secara tegas dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak terdapat niat jahat untuk melakukan tindak pidana pada Terdakwa. Selain itu apa yang dilakukan Terdakwa dikatakan oleh MA terbukti bermanfaat, serta tidak Terdakwa (terbukti) sama sekali menikmati/memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Akan tetapi, Mahkamah Agung tetap memandang bahwa perbuatan terdakwa terbukti merupakan korupsi (pasal 3 UU 31 Tahun 1999) dan dijatuhi pidana 1 tahun (tanpa denda).

Dengan putusan yang demikian, apakah artinya asas dalam hukum pidana yang berbunyi geen straf zonder schuld sudah tidak berlaku lagi? Entah lah. Menarik juga jika diperbandingkan dengan perkara No. 2437 K/Pid.Sus/2012 yang diputus oleh Majelis yang sama, dan perkara No. 2 K/Pid.Sus/2010 (lihat ini).

Berikut Kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam perkara 2088 K/Pid.Sus/2012 ini:

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Continue reading


Pasal 197 KUHAP, Putusan Susno Duadji dan Putusan Batal Demi Hukum

1.       Pengantar

1 negara heboh gara-gara masalah eksekusi putusan mantan Kabareskrim Susno Duadji. Pihak Susno melalui kuasa hukumnya dan seorang Profesor hukum terkemuka yang juga seorang advokat (tapi bukan kuasa hukum pak susno) dan sekaligus Ketua Dewan Syuro suatu partai politik, mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara, Prof. Yusril Ihza Mahaendra, SH mengklaim bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap Susno Duadji oleh karena putusannya batal demi hukum.

Dasar klaim tersebut tidak terlepas dari pendapat-pendapat sang profesor tersebut selama ini terkait masalah keabsahan surat putusan yang tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 2 jo. Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-X/2012 yang menghapuskan (menyatakan tidak mengikat) huruf ‘K’ dalama pasal 197 ayat 2, atau dengan kata lain tidak disebutkannya perintah penahanan dalam putusan yang bersifat menghukum (menjatuhkan pemidanaan) tidak mengakibatkan batal demi hukumnya surat putusan tersebut.

Continue reading


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 56 other followers